KPK Datangi Persib

11 February 2011 DIPONEGORO,(GM)-
Beberapa staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf di kantornya, Jln. Diponegoro Bandung, Kamis (10/2). Hal ini terkait rencana pemerintah yang akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang larangan APBD digunakan bagi klub sepak bola. Sebagai duta Persib, Dede dimintai keterangan seputar Persib yang sudah bisa berkiprah tanpa didanai APBD.

"Sebetulnya, KPK datang ke sini atas pemintaan staf khusus presiden terkait rencana PP tentang larangan penggunaan dana APBD yang tidak boleh digunakan untuk klub sepak bola. Saya sempat menjadi pembicara di Jakarta soal Persib tanpa biaya APBD. Nah, dalam hal ini Persib akan dijadikan contoh nasional terkait rencana PP tersebut," ungkap Dede usai menerima KPK.

Pertanyaan staf KPK, katanya, seputar sejarah, langkah, dan strategi yang dilakukan Persib bisa berkiprah tanpa dukungan dana dari APBD. Termasuk bagaimana perhitungan saham dan cara mendapatkan sponsor, juga kondisi manajemen.

"Masalah ini pun sejalan dengan aturan perundang-undangan keolahragaan. Sebab, APBD tidak boleh digunakan untuk membiayai klub sepak bola. APBD cukup untuk melakukan pembinaan atlet dan membangun sarana prasarana olahraga, bukan malah untuk membiayai klub yang profesional, atau klub yang sudah masuk dalam liga," ungkap Dede.

Datangi Persib

Dede juga mengatakan, staf KPK, besok (hari ini, red) akan mendatangi manajemen Persib untuk mengetahui kiprah klub kebanggaan warga Jabar ini tanpa dana APBD. "Sebagai informasi, besok KPK juga akan mendatangi Persib. Tadi saya menyarankan untuk hal teknis, staf KPK bisa menanyakan ke manajemen Persib. Kalau bisa langsung saja ke manajernya, Pak Umuh," kata Dede.

Sebab, katanya, ada sejumlah pertanyaan staf KPK kepadanya, yang tidak ia ketahui dengan jelas. Seperti dugaan penyimpangan dana beberapa tahun lalu. "Saya bilang saya tidak tahu, karena saat saya terima sudah nol," ungkapnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Ia menyarankan, jika PP tersebut akan dilaksanakan maka harus ada masa transisi. Karena, belum semua klub sepak bola bisa lepas dari anggaran APBD. Rencananya, PP itu akan keluar pada 2012. (B.96)**

Sumber: Galamedia
By: BP