Kepolisian Daerah (Polda) Jabar belum merekomendasikan izin keramaian pertandingan Persib yang akan menjamu Persiram Raja Ampat Papua di Stadion Si Jalak Harupat Soreang, Kab. Bandung, Sabtu (3/12) mendatang.
Pihak Polda Jabar belum bisa mengeluarkan rekomendasi keramaian, karena saat panitia pelaksana (panpel) pertandingan Persib mengajukan permohonan izin belum melampirkan surat dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Polda Jabar baru akan merekomendasikannya ke Mabes Polri.
"Permohonan memang sudah kami terima, tapi panpel hingga kini belum melengkapi persyaratan itu, yaitu dari BOPI," kata Kabid Humas Polda Jabar, AKBP Martinus Sitompul di Mapolda Jabar, Selasa (29/11).
Martinus mengungkapkan, secara teknis perizinan sebenarnya harus diajukan satu minggu sebelum diselenggarakannya keramaian tersebut. Permohonan izin itu harus lengkap. Mulai dari izin tempat, izin keamanan, dan pertandingan.
"Kalau sudah lengkap, kita rekomendasikan ke Mabes Polri. Karena polda hanya memberikan rekomendasi, sedangkan yang menentukan tetap Mabes Polri," katanya.
Tak masalah
Sekretaris Panitia Pelaksana Persib, Budi Bram Rachman mengakui telah mengajukan perizinan ke polda. Namun salah satu kendala yang dihadapi panpel yaitu masih belum menerima rekomendasi dari BOPI terkait dengan legalitas Liga Super Indonesia (LSI).
Oleh karenanya, Bram mengaku telah menghubungi PT Liga Indonesia (LI) sebagai pengelola LSI terkait dengan hal tersebut.
"Kita sudah menghubungi PT LI. Kata mereka, itu akan diurus. Memang kalau soal surat dari BOPI, Panpel Persib tergantung pada PT LI," jelasnya.
Bram mengatakan, jika surat dari BOPI telah ada, maka diperkirakan perizinan tidak akan ada masalah. Pasalnya Panpel Persib telah biasa mengurus soal perijinan pertandingan.
"Kalau soal surat-surat perijinan yang lain, insya Allah kita sudah siap. Hanya menunggu surat dari PT LI saja," ungkapnya.
Sementara itu, CEO PT Liga Indonesia, Djoko Driyono menegaskan LSI telah memperoleh rekomendasi dari BOPI untuk menjalankan kompetisi musim 2011-2012. Dengan demikian, LSI merupakan liga legal yang diakui oleh badan pemerintah.
Seperti dikutip ghiboo.com, BOPI memberikan restu kepada PT Liga Indonesia untuk menjalankan roda kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2011-2012 meskipun PSSI menganggapnya sebagai kompetisi ilegal.
Hal ini dikemukakan oleh Ketua Harian BOPI, Haryo Yuniarto di Gedung PPIKON, Senayan, Jakarta, kemarin. "Kami sudah berbicara dengan Menpora mengenai dualisme yang sedang terjadi di PSSI antara PT Liga Indonesia dengan PT LPIS," katanya.
BOPI sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 015/5 November 2011 yang menyatakan pembatasan kegiatan penyelenggaran olahraga di cabang sepak bola. Namun, BOPI mengklarifikasi SK itu dengan mengatakan ada kekeliruan yang menyatakan bahwa SK tersebut melarang pembatasan olahraga, tapi menurut UU Keolahragaan Indonesia tidak boleh ada diskriminasi terhadap cabang olahraga manapun termasuk sepakbola.
"PT LPIS bukanlah satu-satunya lembaga yang berhak mengelola kegiatan sepakbola nasional. Namun, PT Liga Indonesia pun berhak untuk menjalankan kompetisi sepakbola Indonesia," tambahnya.
Mengenai izin pertandingan, BOPI juga akan merekomendasi hal ini kepada pihak kepolisian untuk memberikan izin kepada PT Liga Indonesia untuk menggelar ISL 2011-2012.
Sumber: Galamedia
By: BP
Posts
0 comments:
Post a Comment