ANCAMAN SANKSI DARI FIFA, BISA JADI AJANG BUKA-BUKAAN

10 January 2011

MENPORA, "PENGESAHAN LPI OLEH PEMERINTAH SESUAI PERATURAN"

SOLO, (PR).-
Liga Primer Indonesia (LPI) menganggap ancaman sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) justru akan menjadi jalan untuk melakukan dialog dan buka-bukaan dengan FIFA terkait reformasi sepak bola di Indonesia.

Humas LPI Abi Hasantoso mengatakan, sebenarnya langkah Direktur Asosiasi Pengembangan FIFA Thierry Regenass mengeluarkan pernyataan akan menjatuhkan sanksi kepada LPI karena bukan merupakan kompetisi resmi PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia, salah alamat. Sebab, LPI bukan organisasi atau federasi sepak bola di bawah PSSI atau FIFA. Namun, menurut Abi, jika benar FIFA akan menjatuhkan sanksi, untuk LPI merupakan berkah.

"Berkah, karena itu artinya bisa tercipta dialog antarkedua institusi ini. Jika kami dipanggil, kami sangat ingin menjelaskan apa isi dari buku putih reformasi sepak bola yang merupakan output dari Kongres Sepak Bola Nasional di Malang beberapa waktu lalu. Kami bahkan sudah membuat versi bahasa Inggrisnya. Ini agar FIFA mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di persepakbolaan Indonesia saat ini," ujarnya seusai jumpa pers laga perdana LPI di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (8/1).

Jika sanksi itu benar dijatuhkan, LPI hanya mau melakukan dialog atau pernyataan dari Presiden atau Sekjen FIFA secara langsung.

Jika memang terjadi, justru itu kemungkinan berbalik akan memberikan dampak buruk bagi PSSI. Pasalnya, PSSI bisa dinilai tidak bisa membenahi karut-marut dunia sepak bola Indonesia saat ini.

"Kami tentu berharap itu tidak terjadi, karena nanti juga akan berdampak pada kesertaan Indonesia di kompetisi internasional di bawah FIFA hingga bisa merugikan para pemain. Namun kami memang berharap bisa memberikan penjelasan secara mendalam ke FIFA sebelum ada pernyataan resmi mereka," ujarnya.

Jumat (7/1), kepada Reuters Direktur Asosiasi Pengembangan FIFA Thierry Regenass sempat mengeluarkan pernyataan akan memberikan sanksi kepada LPI jika kompetisi tersebut jadi bergulir. Mereka beralasan LPI bukan agenda resmi dari PSSI sebagai satu-satunya Federasi Sepak Bola Indonesia.

Sementara itu, di tempat terpisah, Menpora Andi A. Mallarangeng mengatakan, keberadaan LPI bisa diterima secara hukum. Dia menjelaskan, pengesahan LPI oleh pemerintah itu memiliki rujukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Keberadaan LPI seharusnya mendapatkan restu PSSI, sama halnya dengan Liga Super, karena tujuannya sama yakni untuk memajukan sepak bola nasional. Dari segi administrasi pun tidak ada masalah, hanya mungkin mekanisme pengesahannya yang berbeda dan mereka memiliki keunggulan tidak menggunakan APBD," tuturnya.

Andi menjelaskan, pada intinya pihaknya juga tetap mengharapkan ada perbincangan antara PSSI dan LPI agar bisa ditemukan jalan keluar yang terbaik untuk kemajuan sepak bola Indonesia. (A-161)***

Sumber: PR

By: BP